PR Bangsa Indonesia: Kepastian Hukum

Jika urusan republik ini dibagi menjadi 3 bagian utama, akan ada ekonomi, politik dan pemerintahan, serta kepastian hukum. Ekonomi Indonesia saat ini dapat dibilang bagus. Memang ada beberapa masalah dalam perekonomian negeri ini, namun jika dibandingkan plus minusnya maka Indonesia termasuk baik dalam pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula dalam hal politik, Indonesia masih dikategorikan bagus juga. Beberapa kebisingan yang terdengar dalam hingar-bingar politik Indonesia dapat dikategorikan wajar. Tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki masalah dalam hal politik.

Hebohnya politik negeri ini lebih disebabkan oleh media massa yang memilih untuk memperhatikan terlalu banyak detail-detail politik. Saat ini memang ada 120 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, namun hal seperti ini sudah terjadi dari dulu. Bedanya sekarang orang-orang ini harus melalui proses peradilan, suatu kemajuan dibandingkan masa sebelumnya.

Begitu pula hingar-bingar dalam kasus-kasus pilkada. Dari sekitar 600 pilkada, ada lebih dari 300 pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kita termasuk bangsa yang beradab. Jika seseorang merasa dirugikan, ia akan membawa permasalahan ini ke pengadilan dan membiarkan hakim yang memutuskan. Dalam semua kasus pilkada sejauh ini, semua  pihak legowo dengan keputusan yang diambil pihak berwenang ini. Lain ceritanya jika 300 pihak yang tidak puas ini memilih menyelesaikan masalah dengan adu fisik, barulah bisa dikatakan berita buruk yang mencoreng demokrasi Indonesia.

Jika dalam ekonomi dan politik masih dibilang baik, lain halnya dengan kepastian hukum Indonesia. Kepastian hukum negeri ini amat buruk. Jika masalah ini tidak segera dibereskan, dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus menghadapi ketidakpastian. Jika masyarakat dibolehkan untuk memilih antara demokrasi dan kepastian hukum, mayoritas akan memilih adanya kepastian hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini adalah gejala dari masalah yang lebih besar, yakni kepemimpinan negeri ini tidak bisa memberikan kepastian hukum. Kepemimpinan negeri ini sudah tidak bisa merasakan common sense. Memain-mainkan kata-kata dalam hukum sudah dianggap hal yang biasa, bahkan pemutarbalikkan ini digunakan untuk menipu masyarakat.

Tidak adanya kepemimpinan untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini bahkan berefek pada perekonomian negeri ini. Mei 2013 ini S&P menurunkan outlook perekonomian Indonesia dari positif menjadi stabil. Selain itu Sovereign Credit Rating turun dari BBB- menjadi BB+ sehingga sudah tidak memasuki investment grade lagi. Akibatnya, walau Indonesia merupakan pasar yang masih sangat seksi dan memiliki potensi pertumbuhan yang menarik bagi dunia investasi, pemerintah harus menanggung bunga yang lebih tinggi ketika mengeluarkan obligasi untuk membangun negara. Jelas hal ini memperlambat tercapainya kesejahteraan negeri ini.

Hal utama yang bisa kita lakukan agar hal kondisi ketidakpastian hukum ini tidak berubah adalah orang-orang baik tetap diam melihat segala ketidakadilan yang terjadi. Orang-orang baik di negeri ini, baik orang-orang sipil, politisi, maupun korporasi harus berani berdiri untuk menantang ketidakadilan. Hotasi Nababan telah membuktikan bahwa individu mampu melawan kesewenang-wenangan aparat yang mengutamakan kepentingan-kepentingan murahan. Kemenangan Hotasi Nababan telah menginspirasi banyak pihak bahwa mereka pun bisa melawan ditindas ketidakadilan.

 

Resume diskusi: Kriminalisasi Kebijakan Korporasi yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association dan Paramadina Public Policy Institute